LIMAPULUHKOTA, JMPnews – Klarifikasi Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang, terkait dugaan skandal video call seks (VCS) justru memicu polemik di tengah masyarakat. Alih-alih meredam situasi, pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan dinilai membingungkan, bertele-tele, dan kontradiktif.
Dalam sejumlah kesempatan, Safni menyebut dirinya sebagai korban pemerasan sindikat VCS dan menegaskan kasus tersebut telah ditangani Polda Sumbar dengan dua pelaku yang sudah diamankan. Namun di kesempatan lain, ia juga menyatakan video yang beredar merupakan hasil rekayasa dengan skenario melibatkan tujuh kamera.
Pernyataan tersebut memicu tanda tanya publik. Pasalnya, saat diminta menjelaskan dasar klaim tersebut, termasuk apakah sudah melalui uji forensik digital, Safni tidak memberikan jawaban tegas dan memilih menunggu proses hukum.
Situasi ini membuat ruang publik di Limapuluh Kota bergejolak. Masyarakat menilai klarifikasi yang disampaikan tidak menyentuh substansi utama persoalan, yakni kejelasan apakah sosok dalam video tersebut benar dirinya atau bukan.
Praktisi hukum, Zulhefrimen, SH, menilai klarifikasi bupati terkesan ambigu dan berbelit. Menurutnya, publik hanya membutuhkan jawaban sederhana dan tegas.
“Pertanyaan masyarakat itu sederhana, apakah video tersebut benar atau tidak,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, isu yang berkaitan dengan moralitas pemimpin memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik.
“Kalau menyangkut persoalan amoral, ini bukan hal sepele. Integritas pemimpin dipertaruhkan,” tambahnya.
Di tengah kegaduhan tersebut, sejumlah anggota DPRD Limapuluh Kota mulai angkat bicara. Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Syamsuwirman, mengaku prihatin atas polemik yang berkembang di masyarakat, meski dirinya belum melihat langsung video yang dimaksud.
Ia meminta bupati memberikan klarifikasi yang jelas, lugas, dan tidak menimbulkan multitafsir. “Cukup jelaskan apakah benar itu dirinya atau bukan, agar suasana kembali kondusif,” katanya.
Syamsuwirman juga menyatakan akan membawa persoalan ini ke DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Hal senada disampaikan unsur pimpinan DPRD lainnya, Alia Efendi, yang memastikan isu tersebut akan dibahas di tingkat pimpinan dan fraksi.
Sementara itu, Ketua DPRD Limapuluh Kota, Doni Ikhlas, mengingatkan bahwa kasus ini telah masuk ranah hukum. Ia mengajak semua pihak untuk menahan diri dan menghormati proses yang sedang berjalan.
“Kita junjung asas praduga tak bersalah dan menunggu hasil penyelidikan aparat berwenang,” ujarnya.
Ia juga mengimbau agar tidak ada pihak yang memperkeruh suasana, termasuk dengan spekulasi yang mengaitkan kasus ini dengan kepentingan politik tertentu.
Polemik VCS yang menyeret nama orang nomor satu di Limapuluh Kota ini kini bukan hanya menjadi isu hukum, tetapi juga ujian serius terhadap transparansi dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah.
