KALTIM, JMPnews – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mengawal distribusi pupuk nasional agar tepat sasaran dan tepat waktu. Penegasan itu disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polri dan PT Pupuk Indonesia, yang berlangsung bertepatan dengan peresmian proyek revamping amonia Pabrik 2 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT).
Sigit menyebut proyek revamping tersebut menjadi langkah strategis negara dalam meningkatkan efisiensi produksi pupuk. Dengan peningkatan teknologi di PKT, efisiensi produksi pupuk nasional diperkirakan meningkat sekitar 10 hingga 16 persen.
“Ini bagian dari upaya negara melakukan efisiensi, khususnya dalam produksi pupuk, sehingga kebutuhan petani bisa terpenuhi secara berkelanjutan,” ujar Sigit di Bontang, Kamis (29/1/2026).
Selain produksi, perhatian utama pemerintah kini diarahkan pada rantai distribusi pupuk. Karena itu, Polri bersama PT Pupuk Indonesia menandatangani MoU guna memastikan pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan.
“Kami melakukan penandatanganan MoU agar pendistribusian pupuk bisa berjalan tertib, tepat sasaran, dan sampai ke masyarakat petani,” kata Sigit.
Dia juga mengingatkan, keterlambatan distribusi pupuk memiliki dampak ekonomi yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan, keterlambatan penyaluran pupuk selama satu minggu saja dapat menurunkan produktivitas pertanian secara signifikan dan berpotensi menimbulkan kerugian nasional hingga ratusan triliun rupiah.
“Kalau terlambat satu minggu, dampaknya penurunan produktivitas. Jika itu terjadi secara nasional, kerugiannya bisa mencapai ratusan triliun,” ujarnya.
Dengan distribusi yang tertib dan tepat waktu, Sigit optimistis produktivitas pertanian dapat meningkat dan mendukung target swasembada pangan nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini menjadi bagian dari road map besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan, bahkan menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung padi dunia,” tegasnya.
Untuk itu, Sigit menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia agar terlibat aktif mengawal proses distribusi pupuk dari hulu hingga hilir.
“Saya ingatkan seluruh jajaran Polri untuk mengawal pendistribusian pupuk dengan maksimal. Pastikan tepat sasaran, produktivitas petani meningkat, dan target swasembada pangan benar-benar tercapai,” pungkasnya.