Kakanwil Ditjenpas Lampung Terbitkan 10 Perintah Harian, Tegaskan Zero Tolerance terhadap Penyimpangan
Bandar Lampung – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Lampung, Maulidi Hilal, menerbitkan 10 Perintah Harian sebagai pedoman kerja bagi seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Provinsi Lampung. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat integritas aparatur, meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus memperketat pengawasan guna mencegah berbagai bentuk penyimpangan.
Maulidi Hilal menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), tetapi juga mencakup Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
“Kalau sebelumnya fokus pada lapas dan rutan, sekarang seluruh UPT, termasuk Bapas dan LPKA. Tidak boleh ada yang dianaktirikan,” ujar Hilal saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, penguatan mental aparatur menjadi fondasi utama dalam membangun integritas. Ia menilai berbagai persoalan di lingkungan pemasyarakatan kerap berawal dari lemahnya karakter pegawai.
“Orang sering berbicara tentang integritas, padahal integritas lahir dari karakter. Fondasinya adalah mental yang baik. Integritas merupakan hasil dari proses pembentukan karakter,” katanya.
Sebagai implementasi kebijakan tersebut, pembinaan mental akan dilaksanakan setiap dua pekan melalui kegiatan keagamaan sesuai agama masing-masing pegawai. Sementara pembinaan jasmani digelar setiap pekan untuk menjaga kesehatan dan semangat kerja.
Selain pembinaan pegawai, Kanwil Ditjenpas Lampung juga akan meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan, anak binaan di LPKA, serta klien pemasyarakatan di Bapas. Program pembinaan akan disusun lebih terarah dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi masing-masing peserta.
Hilal juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Dalam aspek pengawasan, ia menegaskan seluruh jajaran menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap bentuk pelanggaran.
“Jangan memberi ruang terhadap penyimpangan. Kalau yang kecil dibiarkan, nanti akan menjadi besar dan sulit dikendalikan,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan pelaksanaan briefing rutin, penguatan keteladanan pimpinan, serta pemeriksaan kamar hunian warga binaan secara berkala dengan target minimal satu kamar diperiksa setiap hari sebagai langkah deteksi dini gangguan keamanan.
Khusus di LPKA, seluruh hak anak binaan harus dipenuhi secara bermartabat, mulai dari hak pendidikan, layanan kesehatan, pembinaan kepribadian hingga program integrasi tanpa diskriminasi. Kanwil Ditjenpas Lampung juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendukung pembinaan anak.
Selain itu, sinergi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan akan terus ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu fokus untuk menciptakan pelayanan pemasyarakatan yang lebih efektif, transparan, dan adaptif.
Hilal menegaskan bahwa pembinaan tetap menjadi pendekatan utama dalam membangun organisasi. Penegakan disiplin memang diperlukan, namun harus diimbangi dengan pendidikan, pembinaan mental, dan peningkatan kapasitas pegawai.
“Kalau hanya menindak, belum tentu masalah selesai. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran sehingga setiap pegawai memiliki pengendalian diri dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Ia juga memastikan Kanwil Ditjenpas Lampung terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Adapun 10 Perintah Harian Kakanwil Ditjenpas Lampung meliputi pembinaan mental dan jasmani pegawai, peningkatan pembinaan warga binaan, peningkatan kompetensi SDM, pencegahan penyimpangan, briefing dan keteladanan pimpinan, pemeriksaan rutin kamar hunian, pemenuhan hak anak binaan di LPKA, penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
