Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, Tambah Daftar Kepala Daerah yang Diamankan Sepanjang 2026
PEMALANG, JMPnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dikabarkan diamankan dalam operasi yang berlangsung pada Rabu (29/7/2026).
Informasi tersebut dibenarkan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Namun, hingga berita ini diterbitkan, KPK belum mengungkap secara resmi dugaan tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi operasi tersebut maupun jumlah pihak yang turut diamankan.
Jika dikonfirmasi dalam konferensi pers mendatang, penangkapan Anom akan menjadi OTT ke-18 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Operasi tersebut kembali menunjukkan masih tingginya penindakan terhadap dugaan praktik korupsi yang melibatkan penyelenggara negara di berbagai daerah.
Sepanjang tahun ini, KPK telah melakukan sejumlah operasi tangkap tangan terhadap pejabat pusat maupun daerah. Rangkaian OTT diawali pada 9–10 Januari 2026 dengan penangkapan delapan orang dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.
Masih pada Januari, KPK juga melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dalam perkara yang berbeda.
Memasuki Februari, operasi senyap KPK berlanjut dengan penangkapan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Rizal yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, serta Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta bersama Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
Pada Maret 2026, KPK kembali mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam perkara yang berbeda.
Selanjutnya, pada April 2026, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Sementara pada Mei tidak tercatat adanya operasi tangkap tangan.
Memasuki Juni, KPK kembali bergerak dengan melakukan OTT yang turut menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang kemudian menyerahkan diri. Pada bulan yang sama, KPK juga mengamankan Bupati Muara Enim Edison, seorang ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta melakukan operasi yang membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.
Pada Juli 2026, KPK kembali melakukan sejumlah OTT yang menyasar Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, hingga terbaru Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Profil Singkat Anom Widiyantoro
Anom Widiyantoro merupakan Bupati Pemalang periode 2025–2030 yang terpilih bersama wakilnya, Nurkholes, pada Pilkada 2024 dan resmi dilantik pada 20 Februari 2025.
Berdasarkan laman resmi Pemerintah Kabupaten Pemalang, Anom lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 1970. Ia menempuh pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan di Universitas Diponegoro pada 1996, kemudian meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran pada 2005.
Sebelum terjun ke dunia politik, Anom memiliki karier panjang di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) selama periode 1996–2021. Ia pernah menduduki berbagai jabatan strategis, mulai dari staf ahli, auditor internal, manajer keuangan dan operasi, hingga general manager.
Karier profesionalnya berlanjut sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko PT Hotel Indonesia Properti (PT HIPA) pada 2021–2024 sebelum maju dalam Pilkada Pemalang.
Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan konstruksi perkara, status hukum Anom Widiyantoro, maupun nilai dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut. Publik masih menunggu keterangan resmi KPK mengenai hasil operasi tangkap tangan tersebut.
