JAKARTA, JMPnews — Polda Metro Jaya membongkar sebuah gudang penyimpanan ribuan sepeda motor yang diduga terkait jaringan penadahan dan pengiriman kendaraan ilegal ke luar negeri. Dalam penggerebekan di kawasan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, polisi menemukan 1.494 unit motor tanpa dokumen kepemilikan yang sah.
Pengungkapan dilakukan Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Senin (11/5/2026). Dari total kendaraan yang diamankan, sebanyak 957 unit masih dalam kondisi utuh, sementara 537 unit lainnya telah dibongkar menjadi komponen terpisah yang diduga untuk mempermudah proses pengemasan dan pengiriman.
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannudin mengatakan, pihaknya menduga kendaraan tersebut berasal dari tindak pidana karena tidak dilengkapi dokumen resmi seperti faktur maupun surat kendaraan.
“Sebagian kendaraan sudah dalam kondisi terbongkar. Pihak yang menguasai kendaraan juga tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah,” ujar Iman kepada wartawan.
Polisi menduga motor-motor tersebut akan dikirim ke luar negeri melalui jalur ilegal. Penyidik kini menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas, termasuk pihak pengumpul kendaraan hingga dugaan jalur distribusi ke sejumlah negara seperti Tahiti dan Togo.
Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan seorang tersangka berinisial WS. Namun, penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap aktor lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menilai praktik penampungan kendaraan tanpa dokumen menjadi ancaman serius karena berpotensi memicu berulangnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di tengah masyarakat.
“Tempat seperti ini bisa menjadi mata rantai kejahatan kendaraan bermotor. Karena itu, penindakan akan terus kami lakukan,” tegasnya.
Polda Metro Jaya juga membuka ruang koordinasi bagi masyarakat, dealer, maupun lembaga pembiayaan yang merasa memiliki keterkaitan dengan kendaraan yang sedang didalami penyidik.
Polisi memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
