Polda Metro Jaya Jadi Percontohan Penguatan Rantai Pasok MBG, Polri Dorong Optimalisasi Pangan Lokal
Jakarta, JMP News — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong keterhubungan antara potensi produksi pangan lokal dan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah tersebut dilakukan tidak hanya melalui pembangunan dan operasionalisasi SPPG, tetapi juga dengan memperkuat produksi pangan masyarakat, menjaga kualitas hasil produksi, hingga memastikan distribusi bahan pangan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Polda Metro Jaya melalui pengembangan kawasan pangan di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu contoh penerapan konsep tersebut. Kawasan yang sebelumnya memiliki sekitar 60 kolam kini berkembang menjadi 128 kolam dan mampu menghasilkan berbagai komoditas pangan untuk mendukung kebutuhan SPPG.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penguatan rantai pasok merupakan bagian dari arahan Kapolri agar jajaran turut mengambil peran dalam mendukung program-program pemerintah sesuai potensi yang dimiliki masing-masing daerah.
“MBG merupakan program pemerintah yang membutuhkan dukungan seluruh komponen. Kapolri memerintahkan jajaran untuk mendukung pelaksanaannya sesuai tugas dan potensi wilayah masing-masing. Salah satunya dengan memperkuat rantai pasok, sehingga produksi pangan masyarakat dapat terhubung dengan kebutuhan SPPG,” ujar Trunoyudo, Senin (28/9/2026).
Berdasarkan data Satgas MBG Polri per 28 September 2026, terdapat 1.502 SPPG Polri yang berada dalam berbagai tahapan pengembangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 841 SPPG telah beroperasional, 390 SPPG dalam tahap persiapan operasional, sedangkan 271 lainnya masih dalam proses pembangunan.Jaringan SPPG tersebut diproyeksikan dapat melayani sekitar 2.102.500 penerima manfaat sekaligus menyerap sekitar 42.050 tenaga kerja.
Menurut Trunoyudo, besarnya jaringan tersebut harus diimbangi dengan sistem pasokan bahan pangan yang kuat. Karena itu, jajaran Polri didorong untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas SPPG, tetapi juga memetakan sumber-sumber pangan yang tersedia di wilayah masing-masing.
“Kapolri mengarahkan agar dukungan Polri tidak berhenti pada pembangunan SPPG. Jajaran juga didorong melihat potensi produksi di wilayahnya masing-masing dan membangun hubungan antara produsen pangan dengan kebutuhan SPPG,” jelasnya.
Implementasi konsep tersebut terlihat dalam panen raya kawasan pangan Polda Metro Jaya di Muara Gembong. Pada kegiatan yang berlangsung Senin (28/9/2026), kawasan tersebut menghasilkan sekitar 10 ton ikan dan udang serta 4.000 butir telur ayam.Hasil panen perikanan itu terdiri dari sekitar 5.000 kilogram ikan nila dan mujair, 3.000 kilogram lele, 1.000 kilogram udang vaname, serta 1.000 kilogram udang pancet.Dari hasil tersebut, sebanyak 5.171 kilogram ikan telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan 12 SPPG Polda Metro Jaya yang melayani sekitar 30.997 penerima manfaat.
Untuk menjaga kualitas bahan pangan, proses distribusi dilakukan menggunakan kendaraan yang dilengkapi box es sehingga kesegaran hasil perikanan tetap terjaga hingga sampai ke SPPG.
Trunoyudo menilai pola yang dikembangkan Polda Metro Jaya tersebut dapat menjadi referensi bagi jajaran Polri di daerah lain. Namun, yang perlu dikembangkan bukan sekadar bentuk kegiatannya, melainkan konsep pengelolaan rantai pasok yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
“Yang direplikasi bukan semata-mata bentuk kegiatannya, tetapi konsepnya. Polda jajaran dapat memetakan potensi pangan masing-masing, membangun produksi bersama masyarakat, menjaga kualitas, menyiapkan distribusi, kemudian menghubungkannya dengan SPPG,” katanya.
Ia menambahkan, setiap wilayah memiliki potensi pangan yang berbeda. Daerah pertanian dapat diarahkan untuk memperkuat produksi beras, jagung, sayur dan buah. Sementara wilayah peternakan dapat mengembangkan telur, ayam serta sumber protein lainnya.
Adapun wilayah pesisir memiliki peluang besar untuk mengembangkan komoditas perikanan seperti ikan dan udang sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pangan bergizi.
Selain penguatan produksi, Polri juga menyiapkan dukungan sumber daya manusia melalui rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan bidang terkait lainnya.
“Bakomsus menjadi bagian dari penguatan SDM untuk mendukung program pemerintah. Personel dengan kompetensi pertanian, perikanan, peternakan dan gizi dapat membantu memperkuat sisi teknis produksi, pendampingan, kualitas hingga keberlanjutan rantai pasok,” ujar Trunoyudo.
Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan MBG diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi sekaligus mampu menciptakan ekosistem ekonomi di tingkat masyarakat.
“Dengan rantai pasok yang kuat, produksi masyarakat memiliki jalur penyerapan, SPPG memperoleh pasokan yang berkelanjutan, dan masyarakat ikut memperoleh manfaat ekonomi. Ini bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah melalui pendekatan berbasis potensi daerah,” pungkasnya.***
