Kesenjangan Sosial Meledak Anarkisnya Rakyat Jadi Cermin Kebijakan Pajak yang Tak Adil
Oleh : Dr.Andi Yuslim Patawari.
Jakarta Kemarahan rakyat kembali pecah di berbagai daerah. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi anarkis, dipicu oleh tindakan pemerintah menaikkan pajak tanpa diiringi solusi nyata untuk membuka lapangan kerja, memperkuat iklim investasi, dan memberdayakan UMKM.
Para pengamat menilai, anarkisnya rakyat bukanlah lahir dari kehendak untuk merusak, melainkan buah dari akumulasi kekecewaan panjang terhadap sistem yang kerap menekan rakyat kecil. Dalam kondisi harga kebutuhan pokok melonjak, pengangguran meningkat, dan kesenjangan sosial makin lebar, keputusan pemerintah untuk menaikkan pajak justru dianggap sebagai “pukulan telak” bagi masyarakat marjinal.
Akar Masalah : Kesenjangan Sosial Menganga
Indonesia saat ini tengah menghadapi jurang kesenjangan sosial yang kian melebar. Menurut data ekonomi terakhir, kelompok 1% orang terkaya menguasai lebih dari separuh aset nasional, sementara mayoritas rakyat kecil berjuang sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari
Di tengah realitas pahit itu, kebijakan kenaikan pajak tanpa strategi pemberdayaan ekonomi hanya menambah rasa tidak adil. Rakyat merasa dipaksa menanggung beban, sementara pejabat, pengusaha besar, dan elite politik terlihat duduk manis menikmati fasilitas.
Solusi yang Hilang dari Meja Pemerintah
Banyak pihak menilai, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus menambal APBN dengan menaikkan pajak, melainkan juga menghadirkan
Indonesia Incorporated adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi nasional di mana pemerintah, dunia usaha, dan semua pemangku kepentingan bergerak sebagai satu kesatuan yang kuat untuk memperkuat perekonomian negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan perekonomian Indonesia yang kuat, efisien, produktif, dan kompetitif melalui sinergi, kolaborasi, dan gotong royong. Konsep ini juga menekankan pentingnya meningkatkan daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dapat menjadi konsumen produk-produk industri dalam negeri.
solusi struktural, di antaranya :
- Membuka Lapangan Kerja Baru
Investasi di sektor padat karya dan pemberdayaan desa bisa menyerap jutaan tenaga kerja yang kini menganggur. - Menciptakan Iklim Investasi yang Sehat
Kemudahan birokrasi, kepastian hukum, dan kebijakan yang berpihak pada investor kecil-menengah penting untuk menggerakkan roda ekonomi. - Memberdayakan UMKM
UMKM adalah tulang punggung perekonomian rakyat. Namun akses permodalan, digitalisasi, dan pasar masih jauh dari harapan. Jika UMKM dikuatkan, daya beli rakyat ikut meningkat. - Mengurangi Ketimpangan Akses
Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan teknologi harus lebih merata agar rakyat kecil tidak selamanya tertinggal.
Suara Rakyat Jangan Dibungkam
Demonstrasi dan aksi massa yang berujung anarkis seharusnya menjadi alarm bagi penguasa. Di balik teriakan rakyat ada jeritan perut yang lapar, di balik aksi mahasiswa ada keresahan tentang masa depan yang semakin buram.
Jika negara terus menutup telinga, maka kemarahan rakyat bisa berubah menjadi gelombang yang tak terbendung. Rakyat bukan musuh negara, tapi suara nurani bangsa. Maka yang harus ditertibkan bukanlah rakyat di jalanan, melainkan kebijakan yang pincang dan tidak adil.
Rakyat berhak marah, namun negara berkewajiban memberi solusi. Kenaikan pajak tanpa strategi pemberdayaan hanyalah jalan pintas yang menjerumuskan. Saatnya pemerintah sadar, keadilan sosial bukan slogan, melainkan mandat konstitusi.
Aparat TNI/Polri bukan musuh rakyat Sejatinya kita saling menyadari kita adalah sesama anak bangsa yang Ingin melihat Indonesia lebih baik.
Salam Persatuan Indonesia.(AYP)
