Jangan Lindungi Reformasi dengan Kecurigaan

OPINI S. Syarif
Penulis adalah advokat dan pemerhati publik

Ketika Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengingatkan adanya “penumpang gelap” dalam isu reformasi Polri, publik tentu berhak bertanya: siapa yang dimaksud, apa buktinya, dan mengapa tudingan itu dilontarkan tanpa penjelasan konkret?

Reformasi Polri adalah agenda serius. Ia menyangkut wajah negara hukum, perlindungan hak warga, dan legitimasi penegakan hukum. Maka setiap narasi yang menyentuh isu ini tidak boleh berhenti pada retorika. Karena jika tidak hati-hati, peringatan tentang “penumpang gelap” justru berpotensi menjadi tameng politik.

Reformasi Bukan Milik Elite
Reformasi institusi kepolisian bukan proyek kelompok, bukan agenda partai, dan bukan pula milik elite kekuasaan. Ia adalah tuntutan publik yang lahir dari pengalaman panjang relasi negara dan warga.

Kritik terhadap Polri—keras sekalipun—adalah bagian dari mekanisme demokrasi. Dalam negara hukum, kritik bukan ancaman. Kritik adalah alarm.
Menyebut adanya aktor yang “menunggangi” isu reformasi tanpa menyajikan fakta terverifikasi justru menciptakan preseden berbahaya: kritik bisa dianggap motif politik, bukan ekspresi pengawasan publik. Dan ketika kritik dilihat sebagai ancaman, demokrasi mulai kehilangan napasnya.

Fungsi Pengawasan atau Proteksi Politik?
Komisi III DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap Polri. Itu mandat konstitusional. Tetapi pengawasan tidak identik dengan perlindungan politik.
Jika narasi “penumpang gelap” tidak diikuti pembuktian yang jelas, Siapa aktornya?, Apa bentuk intervensinya?, Bukti apa yang tersedia?

Maka publik wajar membaca pernyataan tersebut sebagai framing politik.
Di sinilah problem etika kekuasaan muncul. Dalam demokrasi yang sehat, pejabat publik tidak boleh membangun kecurigaan kolektif tanpa basis data. Sebab tudingan yang samar hanya memperluas polarisasi dan menggeser fokus dari substansi reformasi.

Menggeser Isu dari Substansi ke Motif

Reformasi Polri seharusnya berbicara tentang, Akuntabilitas struktural, Transparansi internal, Mekanisme pengawasan eksternal serta Pembenahan kultur kekuasaan

Namun ketika isu digeser menjadi soal “siapa bermain di belakang layar”, publik diarahkan untuk memperdebatkan motif, bukan sistem. Itulah risiko terbesar dari narasi seperti ini: reformasi berubah menjadi pertarungan niat, bukan pembenahan kelembagaan.

Jika benar ada mantan pejabat yang punya agenda tersembunyi, DPR seharusnya membuka datanya di forum resmi, bukan sekadar memberi sinyal. Demokrasi tidak dibangun di atas insinuasi.

Stabilitas Tidak Boleh Menjadi Alasan Membungkam Kritik

Sering kali stabilitas dijadikan argumen untuk meredam kegaduhan. Namun stabilitas yang dibangun dengan kecurigaan justru rapuh.

Stabilitas yang kuat lahir dari kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik lahir dari keterbukaan, bukan dari framing politik terhadap para pengkritik. Jika setiap kritik dianggap “ditunggangi”, maka ruang partisipasi publik akan menyempit. Akademisi, aktivis, bahkan warga biasa bisa merasa bahwa suara mereka dicurigai. Itu adalah chilling effect yang tidak sehat bagi demokrasi.

Ujian Kedewasaan Politik

Narasi “penumpang gelap” sebenarnya menguji kedewasaan politik kita. Apakah elite siap membedakan antara kritik konstruktif dan manipulasi politik secara objektif? Ataukah lebih mudah membangun pagar kecurigaan?

Reformasi institusi keamanan bukan arena perlindungan citra, melainkan arena pembenahan sistem. Jika sistemnya kuat, ia tidak perlu takut pada kritik.
Sebaliknya, jika kritik langsung dianggap ancaman, publik akan membaca bahwa reformasi belum sepenuhnya dipercaya oleh pengawalnya sendiri.

Jangan Jadikan Reformasi sebagai Benteng Kekuasaan
Reformasi Polri tidak boleh dijadikan benteng untuk melindungi kepentingan politik mana pun. Ia harus tetap menjadi proyek konstitusional yang transparan dan terbuka.
Jika ada aktor yang memanipulasi isu, bongkar dengan data.

Jika ada kepentingan tersembunyi, paparkan dengan bukti. Tetapi jangan biarkan kecurigaan menggantikan argumentasi. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar citra lembaga, melainkan kualitas demokrasi kita sendiri. Dan demokrasi yang sehat tidak pernah takut pada kritik ia hanya takut pada kekuasaan yang mulai alergi terhadapnya.***