Forsiber Soroti Dugaan Penguasaan Proyek di Korlantas Polri, Nilai Distribusi Anggaran Perlu Dievaluasi
JAKARTA – Dugaan adanya pola penguasaan proyek di lingkungan Korlantas Polri kembali menjadi sorotan. Forum Sipil Bersuara (Forsiber) menilai terdapat indikasi konsentrasi manfaat anggaran negara kepada kelompok usaha yang sama dalam dua proyek besar, yakni pengadaan material Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan pengadaan iklan budaya tertib berlalu lintas.
Ketua Forsiber, Hamdi Putra, mengatakan hasil kajian lembaganya menunjukkan adanya pola yang layak mendapat perhatian publik maupun lembaga pengawas.
Pada proyek pengadaan material TNKB periode 2013–2020, anggaran yang dialokasikan setiap tahun disebut mencapai sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar. Dalam prosesnya, muncul dugaan bahwa sejumlah perusahaan peserta tender memiliki keterkaitan dan berada dalam kendali kelompok kepentingan yang sama.
Sementara itu, dalam pengadaan iklan budaya tertib berlalu lintas, satu vendor disebut berhasil memenangkan delapan paket pekerjaan serupa secara beruntun sejak 2016 hingga 2026. Total nilai pagu proyek tersebut mencapai sekitar Rp97,5 miliar.
Forsiber juga menyoroti penurunan jumlah peserta tender dalam beberapa tahun terakhir. Jika pada 2017 tercatat sebanyak 46 perusahaan mengikuti proses lelang, jumlah tersebut kini disebut menyusut menjadi sekitar dua hingga delapan peserta pada sejumlah paket pekerjaan.
“Meski jumlah peserta berkurang, penerima manfaat kontrak justru tetap berasal dari entitas yang sama. Ini menjadi fenomena yang patut mendapat perhatian,” ujar Hamdi dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
Menurut Hamdi, kondisi tersebut memang belum dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran hukum. Namun, dari perspektif persaingan usaha dan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, konsentrasi manfaat anggaran yang berlangsung dalam jangka panjang perlu dievaluasi.
Ia menjelaskan bahwa tender pemerintah sejatinya menjadi instrumen distribusi manfaat ekonomi yang bersumber dari uang negara. Semakin banyak peserta yang bersaing, semakin besar peluang pemerintah memperoleh harga yang kompetitif, kualitas yang optimal, serta kesempatan usaha yang setara bagi pelaku usaha.
Sebaliknya, apabila manfaat ekonomi terus berputar pada kelompok yang sama dalam waktu lama, efektivitas persaingan menjadi pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.
“Yang perlu dilihat bukan hanya satu tender, tetapi pola penerima manfaat anggaran secara keseluruhan. Apakah itu murni karena kemampuan usaha yang kompetitif atau karena struktur pasar yang semakin sulit dimasuki pemain baru,” katanya.
Forsiber menegaskan bahwa tujuan pengadaan publik tidak hanya sebatas menjalankan proses tender secara administratif. Lebih dari itu, pengadaan harus mampu menciptakan persaingan yang sehat, terbuka, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha.
Karena itu, Forsiber mendorong agar pola distribusi proyek dan penerima manfaat anggaran di lingkungan Korlantas Polri menjadi perhatian serius guna menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan uang negara.
