HUT Polantas Ricuh” Wartawan Diusir Saat Hendak Liputan
JAKARTA, JMPnews – Peristiwa pengusiran terhadap wartawan saat bertugas peliputan kembali terjadi. Kali ini, pengusiran terhadap wartawan terjadi pada Perayaan Hari Ulang Tahun Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Auditorium Mutiara PTIK, Jakarta Selatan, Senin (22/9).
Semestinya Hut Polantas meninggalkan kesan meriah, ini justru malah menimbulkan kegaduhan. Sejumlah wartawan dilarang meliput, bahkan ada yang diusir secara paksa oleh petugas.
Ketua Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia (YPJI), Andi, mengecam keras insiden tersebut yang menurutnya mencederai kebebasan pers.
“Ini jelas melanggar Undang-Undang Pokok Pers. Wartawan sudah menunjukkan tanda pengenal resmi, bahkan sedang wawancara dengan Kakorlantas, tapi tetap dihalangi. Ini bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis,” tegas Andi di Jakarta, Selasa (23/9).
Andi menilai alasan aparat terkait adanya oknum yang menyalahgunakan identitas wartawan tidak bisa dijadikan pembenaran.
“Kalau ada yang mengaku wartawan untuk kepentingan pribadi, itu yang harus ditindak. Bukan malah membungkam jurnalis yang sah menjalankan tugas liputan,” ujarnya.
Dilanjutkan olehnya, Yang patut dipahami di era digital saat ini , media yang meliput bukan hanya media – media besar tapi ada juga media – media berskala kecil ingin juga mendapatkan materi berkualitas.
“Saran saya untuk pihak terkait bisa memberikan ruang yang sama buat rekan – rekan tersebut mendapat materi berita yang sama jadi jangan lagi dibeda bedakan karena akan merusak citra buruk dunia informasi yang sudah berkembang pesat saati ini,” tegasnya.
Senada, Ketua Jurnalis Mitra Polri (JMP), Aziz Ikhwan, juga menyesalkan adanya perlakuan tersebut. Ia mengingatkan, hubungan baik antara insan pers dan Polri bisa tercoreng akibat arogansi oknum di lapangan.
“Sejak era Korlantas Pak Istiono, Firman Santyabudi, hingga Pak Aan Suhanan, wartawan bebas meliput. Tapi kenapa sekarang justru dibatasi? Media tidak boleh dikotak-kotakkan,” ujar Aziz dengan nada kecewa.
Aziz meminta agar petugas bisa lebih profesional dalam membedakan wartawan yang benar-benar meliput dengan pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi. “Tindakan salah sasaran seperti ini justru merugikan wartawan dan mencoreng wajah Polri di hadapan publik,” tambahnya.
Insiden di HUT Polantas ini kini memicu perdebatan lebih luas: apakah institusi negara benar-benar berkomitmen menjamin kebebasan pers yang telah dijamin undang-undang, atau justru melanggarnya atas nama aturan internal?
